Penerapan SIMNAS guna Mewujudkan Good Governance

Pendahuluan

Suksesnya pelaksanaan pemerintahan termasuk di dalamnya suksesnya otonomi daerah ditandai dengan berhasilnya tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan sangat ditentukan oleh peranan dan kemampuan lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah serta daya dukung data dan informasi yang memadai dalam menangani tugas-tugasnya berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik menuju terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih baik dan bertanggungjawab (good governance).

Pada saat yang bersamaan, tatanan kehidupan dunia dewasa ini telah mempercepat pergeseran waktu (dimana orang dengan cepat dapat mengetahui sesuatu yang terjadi di tempat lain pada saat yang bersamaan) dan silih bergantinya kondisi sosial politik yang tidak pasti (uncertainty). Selanjutnya berbagai perkembangan dalam bidang sains dan teknologi informasi akibat laju globalisasi telah mengantarkan lahirnya masyarakat global yang dapat dengan cepat mengetahui perkembangan di belahan dunia lain pada saat yang bersamaan (real time). Keadaan tersebut perlu diwaspadai, khususnya bagi para pengambil keputusan baik dipusat maupun di daerah dalam rangka otonomi daerah terhadap kemungkinan akibat yang ditimbulkannya, terutama dalam segi pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Ditengah dunia yang sudah tanpa batas (borderless), good governance mutlak diperlukan guna menunjang pelaksanaan pemerintahan apalagi dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Faktor faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan selain manusia pengambil keputusan itu sendiri juga faktor lingkungan strategis baik lokal maupun global dan kendala-kendala lain yang berpengaruh dalam menciptakan good governance. Di sisi lain, pembangunan nasional dalam era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional memerlukan serangkaian proses pengambilan keputusan yang terintegrasi dalam bingkai good governance dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua keputusan yang dihasilkan dari good governance tersebut memerlukan berbagai input informasi yang akurat (validity) terpercaya (reliability) dan tepat waktu (on time).

Analisis
Setiap pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya good governance. Sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat maupun daerah dari good governance adalah diperolehnya birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan good governance, maka seluruh aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance serta menjawab tuntutan masyarakat tersebut, perlu dikembangkan sitem informasi manajemen nasional (Simnas) dan percepatan proses kerja dilingkungan pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan melakukan modernisasi administrasi melalui pengelolaan data secara elektronik, otomatisasi di bidang administrasi perkantoran serta modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sebagai perwujudan e-government yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak apalagi dalam era otonomi daerah yaitu dalam rangka pengolahan data, mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan antara tuntutan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dalam era otonomi daerah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.

Terkait dengan teknologi informasi, tujuan pembangunan nasional dalam era otonomi daerah adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual serta menghargai nilai-nilai lokal berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya pembangunan disegala bidang dalam era otonomi daerah saat ini harus terus ditingkatkan mengingat permasalahan yang dihadapi semakin luas dan kompleks dan dihadapkan pada kurun waktu yang setiap saat berubah. Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah berkembang dengan pesat, sementara tenaga-tenaga ahli dan terampil di Indonesia (terutama di daerah) yang menguasai teknologi informasi masih sangat kurang. Kendala-kendala dibidang koordinasi perencanaan dan pelaksanaan masih perlu ditingkatkan antara pemerintah pusat dan daerah, terlebih lagi bagi pemerintah daerah karena belum ditunjang oleh good governance.

Dewasa ini, Sistim Informasi Nasional di Indonesia belum berkembang dengan baik dimana landasan kebijakan tentang konsep ini dirasakan belum jelas pula. Di samping itu, masih terdapatnya perbedaan pandang mengenai teknologi informasi diantara pengguna sistim informasi dan komunikasi, juga belum terciptanya good governance, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Hal tersebut di atas kiranya perlu mendapat perhatian dari segenap komponen bangsa dalam era otonomi daerah ini untuk lebih meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memantapkan sistem manajemen yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional. Karena untuk pencapaian suatu tujuan tertentu diperlukan adanya suatu keterpaduan upaya dalam suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan bersifat nasional.

Simnas merupakan salah satu dari instumental input dalam sistem pembangunan nasional guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Inti dari Simnas adalah terciptanya tatanan pengambilan keputusan berkewenangan yang merupakan fungsi manajerial yang dimulai dari proses pengolahan pendapat masyarakat, proses pengolahan pendapat/tanggapan politik yang muncul, yang kemudian melalui proses pengolahan tertentu akan menghasilkan aturan, norma, pedoman dalam bentuk administratif yang merupakan kebijakan umum untuk memudahkan dalam pelaksanaan agar tercipta tertib administrasi, tertib politik dan tertib sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna yang diinginkan.

Terkait dengan penciptaan good governance dalam rangka otonomi daerah, Simnas memiliki posisi penting untuk memadukan antara kepentingan pusat dan daerah sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah secara seimbang. Simnas yang terintegrasi memungkinkan terpadunya keselarasan program antara pusat dan daerah sehingga tercipta good governance.

Dari uraian tersebut dapat terlihat secara jelas betapa pentingnya sistem informasi manajemen nasional dalam menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini. Simnas tidak saja sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan dan sarana, tetapi lebih luas merupakan sarana penjabaran dalam peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ketatalaksanaan. Dimana selama proses tersebut akan terjadi proses perkiraan, perhitungan, analisis, penilaian, perencanaan, pengawasan dan sebagainya, terutama untuk menghadapi hal hal yang akan datang yang bersifat perkiraan, kendala dan peluang. Untuk mewujudkan Simnas yang akuntabel dan terintegrasi dalam rangka otonomi daerah, diperlukan adanya jejaring (network) dari simpul-simpul jaringan sesuai spesialisasi dalam jenis informasi yang kesemuanya tergabung dan terkoordinasi dalam Sistem Informasi Nasional yang memiliki akses informasi yang terfokus dan akurat sesuai dengan bidang yang meliputi bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan strategis yang berpengaruh.

Catatan Akhir
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penerapan Simnas guna mewujudkan good governance dalam rangka otonomi daerah guna menunjang proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional memerlukan serangkaian proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pusat sampai daerah.

Semua proses pengambilan keputusan tersebut memerlukan keterpaduan informasi yang akurat terpercaya dan tepat waktu, agar keputusan/kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta langsung menyentuh sasaran yang di inginkan. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu keterpaduan upaya dalam suatu sitem yang disebut Sismenas yang didukung oleh Sistem Informasi Manejemen Nasional (Simnas) yang merupakan jaringan dari Sistem Informasi Nasional. Dengan demikian akan terwujud suatu sistim pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka otonomi daerah.