Gramsci tentang Civil Society

Gramsci mengembangkan teori civil society yang sudah dirintis oleh Marx. (Gramsci adalah seorang Marxian, namun termasuk dalam aliran kiri baru). Dalam konteks relasi civil society dan negara, negara tidak dapat dipahami tanpa memahami civil society. Negara tidak hanya dipahami dalam konteks state aparatus, tetapi juga aparatus hegemony swasta. Kalau Marx membuat konsepsi adanya dual kekuasaan negara, sebagai bagian dari kontradiksi modal, Gramsci lebih melihat negara terbagi dalam banyak kekuasaan dalam banyak bentuk.

Gramsci membuat dikotomisasi antara political society dengan civil society. Political society adalah lokasi dimana aparatus pemaksa dari negara dikonsentrasikan. Sedang civil society adalah lokasi dimana negara beroperasi dalam kekuataan yang tidak dapat dilihat, misalnya melalui pendidikan, kultur dan agama.

Ada beberapa pertanyaan Gramsci terhadap konsepsi Marx, yaitu apakah civil society adalah bagian dari supra-struktur, atau ada level diantara supra-struktur dan basis-struktur? Yang jelas dalam konsepsi Marxian, civil society berada dalam ranah negara dengan individu, yang merepresentasikan set-set relasi sosial. Dengan demikian Civil society berada dalam wilayah supra-struktur karena bagian dari ideologi dan praktek politik. Sedangkan, bagi Gramsci, civil society adalah set dari praktek sosial dalam bahasa lain adalah negosiasi dari struktur produksi kapitalis dan supra-struktur ideologi dan negara. Civil Society bernegosiasi dalam dua cara, pertama adalah wilayah produksi dari sistem, dan yang kedua adalah wilayah dimana sistem dilawan, dan dimana organ politik baru dapat dibentuk. Civil society kemudian menjadi arena dimana supra-struktur dan basis-struktur dapat dinegosiasikan, sejak ia menjadi arena dimana ada dorongan bagi proyek kapitalis. Tetapi individu tidak secara pasif menerima setiap pembuatan keputusan karena secara aktif ikut dalam pembuatannya.

Legitimasi negara dan praktek-prakteknya tidak hanya berupa penerimaan, karena kesadaran individu dibentuk oleh penghalangan terhadap konfrontasi terbuka dengan negara dan aparatusnya. Dengan demikian, revolusi akan sangat sulit terjadi. Contohnya adalah revolusi di Rusia misalnya terjadi karena diantara negara yang otoriter dengan masyarakat Rusia, tidak ada civil society yang dapat melindungi negara. Dengan adanya kekosongan kekuasaan ideologi dan mekanisme legitimasi yang dapat mengahalangi negara dengan rakyatnya, memberikan negara otoritas moral, maka negara secara transparan dapat dilihat sebagai organ pemaksa dan dikontrol oleh kelas. Dengan adanya monopoli kekuasaan, maka revolusi dapat dengan mudah dikobarkan.

Setiap negara adalah organ pemaksa, tatapi tanpa adanya civil society, negara adalah entitas yang mudah terlihat kelemahannya. Sebaliknya dalam negara borjuis yang melahirkan civil society, maka terbentuk badan pelindung. Sehingga, konsepsi civil society sebagai bagian dari kebabasan individu (seperti kata Hegel) adalah semu belaka. Karena civil society adalah bagian dari hegemoni negara. Ia sepakat dengan Marx, bahwa individu tidak dilindungi oleh negara dan civil society, kedua bentuk ini harus dirubah.

Kalau bagi Marx, civil society adalah organisasi material dari masyarakat, Gramsci lebih melihat civil society sebagai bagian dari wilayah praktek ideologi dan kultur yang dikuasai oleh kelas dominan dan negara. Kalau Marx menenkankan basis ekonomi sebagai wilayah pokok, Gramsci melihat baik relasi ekonomi dan juga ideologi memegang peran penting dalam relasi negara-civil society.

Bagi Gramsci, terbentuknya sebuah tatanan, berdasar atas adanya simbol dan mitologi, institusi dan praktek-praktek hegemoni. Hegemoni memberikan landasan bagi kepemimpinan intelektual dan moral ke dalam praktek pluralisme dan menyebar dalam civil society. Ia juga membentuk aparatus hegemonik dari satu kelompok sosial kepada populasi siasanya. Hegemoni terhadap civil society inilah yang menjadi metode keberlangsungan kekuasaan negara.